mahkamah konstitusi (mk) mengatakan sarjana non studi mampu merupakan guru sesudah menolak pengujian pasal 9 uu nomor 14 tahun 2005.
menyatakan menolak permohonanpermintaan kaum pemohon agar seluruhnya, kata ketua majelis hakim mahfud md, saat membacakan amar putusan di jakarta, kamis.
dalam pertimbangannya, mahkamah menyatakan pasal 28d ayat (1) uud 1945 dan serta untuk dasar pengujian pada permohonan pengujian uu guru dan dosen menentukan setiap pihak berhak atas pengakuan, garansi, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan dan sama dalam hadapan hukum.
kata setiap pihak menunjukkan kiranya perlakuan yang sama dalam hadapan hukum, tak hanya dikhususkan kepada mereka dan tamatan lptk (lembaga studi tenaga kependidikan), tutur hakim konstitusi muhammad alim, saat menyampaikan pertimbangan hukum.
alim menungkapkan kiranya setiap orang mungkin diangkat merupakan guru, ataupun perhatian bagaimana saja demi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
hal itu berarti kiranya disamping persamaan hak atas konsentari dan penghidupan dan layak kepada kemanusiaan, serta perlakuan yang sama selama hadapan hukum, ujarnya.
menurut mahkamah, seseorang yang bukan lulusan lptk tak secara juga merta dapat adalah guru manakala tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana itu di atas.
dengan demikian, posisi diantara lulusan lptk serta non-lptk telah ekuivalen mengenai dengan syarat-syarat tersebut, oleh karenanya tak terkandung perlakuan dan berbeda dan bertentangan dengan konstitusi, papar alim.
pengujian uu guru serta dosen ini dimohonkan oleh tujuh orang mahasiswa dibandingkan universitas berlatar belakang kependidikan, yaitu aris winarto, achmad hawanto, heryono, mulyadi, angga damayanto, m khoirur rosyid, dan siswanto.
mereka menilai telah mempunyai ketidakadilan bagi sarjana lulusan universitas berlatar pendidikan supaya dapat berprofesi dijadikan guru karena aturan tersebut membolehkan sarjana nonkependidikan agar diangkat merupakan guru.
pasal 9 berbunyi: kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diperoleh melalui studi tinggi program sarjana serta situs diploma empat.
menurut pemohon, guru merupakan profesi dan mesti ditempuh dengan jalur akademik khusus, yaitu kependidikan makanya bila pasal tersebut tetap diterapkan, dengan begini mau mempunyai ketidakpastian hukum kepada para sarjana lulusan kependidikan.
Informasi lainnya: wisata pulau tidung murah - Wardah - Obat pelangsing badan